Layanan Informasi PPID Pembantu Badan Penghubung

Mekanisme Permohonan Informasi

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH


  • Pemohon Informasi datang ke Desk Layanan Informasi;
  • Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Informasi Publik kepada Pemohonan Informasi Publik;
  • Petugas memproses permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan informasi yang telah ditandatangani oleh Pemohon Informasi Publik;
  • Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon / pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  • Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi kepada pengguna informasi publik;
  • Petugas melaporkan kepada pimpinan yang bersangkutan sesuai dengan permintaan pemohon.

 

Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

 

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN


  • Apabila Permohonan Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal : menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak sejak diterimanya / dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan;
  • Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan atasan PPID maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada komisi informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

 

Mekanisme Pengaduan ASN

TATA CATA PENGISIAN FORMULIR PENGADUAN



  1. Materi pengaduan : 
  1. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku aparat; 
  2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan; 
  3. Pelanggaran sumpah jabatan; 
  4. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil; 
  5. Perbuatan tercela, yaitu perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan yang tidak selayaknya   dilakukan oleh seorang aparat maupun selaku anggota masyarakat; 
  6. Pelanggaran hukum, baik dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman; 
  7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif; 
  8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum. 

 

  1. Identitas Terlapor : 
  1. Identitas ASN yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja tempat Terlapor bertugas; 
  2. Perbuatan yang dilaporkan; 
  3. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang

disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat, dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor. 

 

  1. Identitas Pelapor : 

Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya, namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitasnya akan tetap ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda dan Komite Etik. 

 

  1. Hak-Hak Terlapor : 
  1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;
  2. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya. 
  3.  
  1. Hak-Hak Pelapor : 
  1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya; 
  2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun; 
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya; 
  4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan. 

 

  1. Hak-Hak Komite Etik : 
  1.   Merahasiakan kesimpulan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pihak Terlapor, Pelapor, dan pihak-pihak lain selain kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan;  
  2.   Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui