Geliat Industri Di Jawa Tengah

Baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan infrastruktur. Dalam paket tersebut diperkirakan kebutuhan untuk merehabilitasi dan pembangunan baru infrastruktur mencapai nilai sekitar Rp 1.000 triliun dalam lima tahun atau rata-rata sebesar Rp 200 triliun pertahun.

Di Jateng sendiri pemerintah pusat, bekerjasama dengan pemerintah daerah telah merencanakan untuk membangun jalan jalur lintas selatan (JLS) ( Suara Merdeka , 7 Februari 2006). Pemerintah provinsi Jateng, selain telah merencanakan pembangunan JLS tersebut juga telah memulai persiapan pembangunan jalan tol Semarang-Solo dan perluasan Bandara A Yani untuk menjadi bandara internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, kabarnya pemprov telah melakukan persiapan untuk melakukan akselerasi pembangunan Jawa Tengah dengan salah fokus utamanya pembangunan infrastruktur tadi. Konsekuensi akselerasi ini tentunya adalah dana APBD akan lebih banyak diarahkan untuk pelaksanaan pembangunan ketiga jenis infrastruktur tadi, walaupaun dalam hal ini juga melibatkan pemerintah pusat, kabupaten dan swasta.

Sementara itu, tahun 2005 yang lalu Gubernur Jateng telah menetapkan strategi INTANPARI untuk membangun Jateng. Strategi ini intinya adalah menetapkan sektor industri, pertanian dan pariwisata sebagai sektor prioritas dalam pembangunan Jateng. Pertanyaannya kemudian adalah apakah obsesi membangun Jalan Tol Semarang-Solo, Bandara A Yani dan JLS tidak justru akan mengeliminasi hasil yang diharapkan dari strategi INTANPARI, karena keduanya akan bertumpu pada arah alokasi anggaran dalam APBD. Dengan kata lain, agar strategi tersebut tidak mutually exclusive, maka perlu dirumuskan strategi akselerasi yang justru mampu menciptakan sinergi keduanya yang bersifat akseleratif.

Pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah bagaimanapun diharapkan akan meningkatkan daya saing Jawa Tengah. Studi yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia (2002) menunjukkan bahwa posisi Jawa Tengah ada pada urutan keempat setelah DKI Jakarta , Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Posisi Jawa Tengah relatif baik. Mungkin posisi Jawa Tengah saat ini sudah berubah, tetapi dari sepuluh indikator yang digunakan rata-rata posisi Jawa Tengah cukup baik.

Dari sepuluh indikator tersebut, Jawa Tengah mempunyai keeunggulan dalam SDM dan Kelembagaan yang masing-masing ada pada urutan ke-3. Kemudian perekonmian daerah dan Governance & Kebijakan masing-masing pada peringkat ke-4. Selanjutnya, system keuangan daerah pada peringkat ke-5, Keterbukaan peringkat ke-6, Manajemen & mikro ekonomi peringkat ke-8, infrastruktur peringkat ke-9 dan IPTEK peringkat ke-10.

 

Berkaitan dengan keuangan daerah, pemda Jateng termasuk dalam provinsi yang pertama menerapkan system keuangan daerah yang pengelolaannya mendasarkan pada UU no 17 tahun 2003 tentang keuanga Negara. Bahkan, pemda Jawa Tengah telah beberapa kali menerima kunjungan studi banding dalam penerapan system keuang tersebut dari provinsi atau kabupaten lain. Dengan segeranya Pemprov Jateng menerapkan system keuangan daerah yang mendasarkan pada UU No 17 tahun 2003 tersebut, Jawa Tengah akan segera mencapai level penerapan Good Governance Government yang semakin baik.

Dengan demikian, baik tingkat keterbukaan, akuntabilitas dan responsibilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin tinggi dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengelolaan pemerintahan provinsi Jawa Tengah semakin besar.Berkaitan dengan keterbukaan, provinsi Jawa Tengah sejak beberapa tahun yang lalu sudah menerapkan kebijakan pelayanan satu atap satu pintu ( One Stop Service : OSS). Walaupun belum semua kabupaten/kota menerapkan konsep dan kebijakan OSS ini, beberapa kabupaten/kota seperti Kabupaten Sragen, kabupaten Purbalingga, kabupaten Jepara, kabupaten Kudus dan Kota Semarang sudah mulai menerapkan, dan hasilnyapun mulai nampak berupa peningkatan investasi yang semakin tinggi. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, pemprov Jateng telah mencanangkan penerapan secara penuh kebijakan OSS tersebut pada akhir tahun 2006.

Studi dengan membedakan Jawa Tengah bagian selatan dan Jawa Tengah bagian utara (pantura) menunjukkan temuan yang berbeda. Bagi Jawa Tengah selatan, penyediaan infrastruktur jalan nasional, provinsi dan kabupaten mempunyai korelasi yang kuat terhadap pendapatan masyarakat, walaupun jalan provinsi yang paling besar. Sementara pada jalur pantura, korelasi antara penyediaan infrastruktur dengan pendapatan masyarakat yang paling kuat adalah penyediaan infrastruktur jalan kabupaten. Temuan ini mengindikasikan ketersediaan infrastruktur di pantura yang secara relatif lebih banyak dan lebih baik dari jalur selatan. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa strategi pembangunan infrastruktur khususnya jalan ditempuh dengan strategi yang berbeda. Pada jalur Jawa Tengah selatan, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk pengembangan jalan kabupaten, provinsi dan nasional, sedang di jalur pantura agar lebih dikonsentraikan pada pengembangan infrastruktur pedesaan.Dengan strategi alokasi pembangunan infrastruktur yang memberi tekanan arah yang berbeda antara jalur selatan dan jalur utara tersebut, akibat negatif yang bersifat mutually exclusive akan lebih bisa dieliminasi.

Infrastruktur Pedesaan

Indikator bahwa strategi pembangunan infrastruktur menjadi prime mover adalah sampai seberapa besar akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan tentunya seberapa besar pula akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Studi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur khususnya jalan memang mempunyai korelasi positif terhadap perekonomian Jawa Tengah secara keseluruhan. Namun, dari studi tersebut ditunjukkan pula bahwa pengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang paling besar justru infrastruktur jalan provinsi (elastisitasnya: 0,689) dan infrastruktur jalan kabupaten (elastisitasnya 0,611), khususnya di sektor pertanian. Sementara pada sektor industri dan perdagangan penyediaan prasarana jalan kabupaten yang paling mempunyai pengaruh paling besar. Hal ini berarti bahwa pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan kabupaten justru akan menjadi pendorong yang signifikan dalam mengikatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat.Temuan demikian tidak mengherankan karena sebagian besar wilayah provinsi Jateng adalah wilayah pedesaan. Karena itu implikasinya pemerintah Jateng mestinya lebih berkonsentrasi pada pengembangan infrastruktur pedesaan. Kebijakan meningkatkan dan mengembangkan penyediaan infrastruktur pedesaan mempunyai makna strategis karena akan lebih menyentuh masalah besar yang dihadapi Jawa Tengah yakni kemiskinan. Kebijakan ini sekaligus memperkuat pilihan strategi INTANPARI sebagai strategi prioritas yang lebih mengena sasaran.